1. Pengaruh kekuasaan kolonial

Sejak awal kedatangan imperialisme Barat, sebagian besar bangsa Indonesia memang belum memiliki dasar pendidikan yang cukup. Pengetahuan yang mereka miliki pada umumnya sangat tradisional dan diperoleh secara turun – temurun. Bangsa – bangsa Barat pun berusaha menguasai Indoensia secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Silih berganti seperti Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda menguasai Indoensia.

Pada masa pendudukannya di Indonesia Belanda menerapkan Pax Nederlandica, yaitu Belanda berusaha menyatukan wilayah Hindia Belanda dalam satu kekuasaan yang terpusat. Hal inilah yang menimbulkan kesadaran bangsa Indonesia dalam mewujudkan pergerakan nasional.

Sejalan dengan berkembangnya paham imperialisme modern di Eropa yang lebih menitikberatkan pada eksploitasi ekonomi, maka dikenallah Politik pintu terbuka, yaitu pemerinta Belanda membuka kesempatan yang seluas – luasnya kepada pemilik modal asing atau perusahaan – perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu politik tersebut banyak mendapat kritkan dari berbagai tikoh, antara lain Baron van Hauvel dan Van Deventer.


a. Politk Etis
Setelah mendapat berbagai kritikan atas kebijaksanaan Politik Pintu Terbuka, maka pemerintah Belanda mulai merencanakan programnya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan perbaikan di bidang irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Politik ini dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi. Politik Etis maksudnya adalah kebijaksanaan yang didasarkan rasa kemanusiaan. Politik Balas Budi maksudnya adalah kebijaksanaan yang dianggap sebagai usaha perbaikan jasa rakyat dan tanah air Indonesia yang telah banyak sekali memberi keuntungan dan kemakmuran bagi Belanda.


b. Tujuan Politik Etis
1. Edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan
2. Irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan penarian .
3. Kolonisasi, yaitu mengorganisasikan perpindahan penduduk
2. Perkembangan Pendidikan Barat pada Masa Kolonial Belanda

Sejak dilaksanakannya Politik Etis, pemerintah Belanda kemudian banyak mendirikan sekolah dan berjejang mulai dari sekolah yang setingkat SD sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan pendidikan kolonial adalah pendidikan yang diorganisasi oleh pemerintah kolonial.

Penyelenggaraan pendidikan itu seiring dengan kepentingan pemerintah itu sendiri, berupa kebutuhan akan pegawai terdidik dan terampil, baik di kantor pemerintah atau perkebunan. Karena kepentingan tersebut, pada mulanya pendidikan tidak merata untuk semua orang.

Pelaksanaan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
a. Penerapan prinsip gradualisme (berangsur – angsur, lambat dan bertahap dalam penyediaan pendidikan bagi anak – anak Indonesia.
b. Dijalakannya sistem dualisme dalam pendidikan yang membedakan pendidikan bagi anak Belanda dan pendidikan bagi bumi putera.
c. Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan terbatas, yaitu untuk menghasilkan pegawai administrasi.
d. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sitematis untuk pendidikan bagi anak .








Berikut ini adalah sekolah – sekolah yang berdiri pada masa kolonial Belanda :

a. Pendidikan Setaraf SD, meliputi sekolah – sekolah :
1. Eerste Klasse School (Sekolah Kelas Satu0, yang diperuntukkan bagi anak – anak bangsawan Indonesia, dengan lama pendidikan 4 – 5 tahun.
2. Twede Klasse School (Sekolah kelas satu), yang diperuntukkan bagi anak – anak masyarakat biasa dengan lama pendidikan 3 tahun.
3. Volkschool (Sekolah Desa ), lama pendidikan 3 tahun.
4. Vervolgschool (Sekolah lanjutan), sebagai lanjutan dari Volkschool, lama pendidikan 2 tahun.
5. Schakel School (Sekolah Schakel), yaitu sekolah sambungan yang dapat dilanjutkan ke MULO, lama pendidikan 5 tahun.
6. europese Lagere School /ELS (Sekolah Belanda), Lama pendidikan 7tahun
7. Hollands Inlandse School/HIS (Sekolah Hindia Belanda), lama pendidikan 7 tahun.
8. Hollands Chinese School/HCS (Sekolah cina), lama pendidikan 7 tahun.




b. Pendidikan Setaraf SMP/SMA, yaitu :
1. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/MULO (Pendidikan Rendah Lebih Ekstensif) lama pendidikan 3 – 4 tahun
2. Algemene Middelbare School /AMS (Sekolah Menengah Umum), sebagai lanjutan dari MULO, lama pendidikan 3 tahun
3. Hogere Burgerreschool/HBS (Sekolah Menengah), lama pendidikan 5 tahun
4. Kweek School/KS (Sekolah Guru), lama pendidikan 6 tahun.

c. Pendidikan Tinggi meliputi :
1. Opleiding school voor Inlandse Ambtenaren / OSVIA (Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi)
2. School tot Opleding van Indische Artsen / STOVIA (Sekolah Kedokteran Jawa)
3. Rechts Hooge School / RHS (Sekolah Hakim Tinggi
4. Technishe Hooge School (Sekoalh Teknik Tinggi)

Pendidikan barat tersebut pada kenyataannya hanya dapat dinikmati sebagian kecil anak Indonesia yang memiliki intelektual, dan keuangan yang cukkup. Hal ini karena Belanda tetap berusaha mempersempit kesempatan belajar bagi anak Indonesia dan membuat pendidikan rakyat Indonesia serendah dan selambat mungkin. Meski demikian, politik etis di bidang pendidikan ini nantinya akan melahirkan kaum cerdik pandai yang akan membahayakan kedudukan Belanda sendiri di Indonesia.



3. Perkembangan Pendidikan Indonesia
Ciri pendidikan Islam yaitu :
a. Pendidikan tradisional
b. Pendidikan modern

Metode yang dipakai dalam pendidikan tradisional dilakukan dalam sebuah wadah pesantren. Selain menggunakan media pesantren, proses pendidikan Islam juga dilaksanakan di masjid, langgar atau surat – surau.
Munculnya pendidikan ala Barat menimbulkan pemikiran pada tokoh Islam untuk menggabungkan metode Islam tradisional degan metode modern ala Barat. Sistem dan metode ilmu agama Islam, namun mata pelajaran lain juga dipelajari.

5. Akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Masuknya kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menyebabkan perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut: a. Politik

Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.

Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.

b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda

Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.


Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka:
- pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar.
- Perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatra kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi.
- untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia pemerintah Belanda membangun : Irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi (kerja paksa)
- dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.
- Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman.


Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk/patuh pada tuan tanah Barat/Timur Asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia megalami kemerosotan.

c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
Sampai di sini uraian materi yang dapat Anda pelajari tentang masuknya kekuasaankekuasaan asing dan berkembangnya kolonialisme dan imperalisme Barat di Indonesia. Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda pada seluruh materi kegiatan belajar 2 ini maka lanjutkan kegaitan Anda dengan mengerjakan latihan soal pada akhir kegiatan di bawah ini.

B. Lahirnya Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme Indonesia tumbuh pertama kali di kalangan terpelajar. Latar belakang kesadaran akan nasionalisme Indonesia aalah sebagai berikut :
1. Kalangan terpelajar dari berbagai daerah menyadari nasib yang sama sebagai jajahan Belanda
2. Nasib sama itu lebh lanjut memunculkan tekad untuk merdeka sebagai satu bangsa.

Menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki nasib dan tujuan yang sama maka memunculkan kesadaran kebangsaan dan lahirlah pergerakan nasional dalam mewujudkan Indonesia merdeka.
Upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi kendala amat berat. Hal ini disebabkan oleh hal berikut :
1. Politik kolonialisme Belanda sudah sudah tertanam lama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia
2. Tidak semua masyarakat Indonesia mau merdeka, terutama yang merasakan keuntungan dari pemerintah kolonial.
3. Sebagian besar masyarakat belum menyadari sebagai suatu bangsa mereka masih terikat pada daerah masing – masing.
C. Peranan Golongan Terpelajar, Profesional, dan Pers dalam menumbuh Kembangkan Kesadaran Nasional Indonesia.


Munculnya golongan cerdik pandai membangkitkan kekuatan sosial baru dalam memperjuangkan perbaikan nasib rakyat Indonesia. Mereka tidak hanya menuntut kesejahteraan tetapi juga kemerdekaan nasional.



1. Peranan Golongan Terpelajar
Kebijaksanaan Politik Etis yang diperkenalkan pemerintah Belanda pada tahun 1901, mendorong terbentuknya kelompok sosial baru yaitu kelompok terpelajar atau golongan elite modern yang disebut priyayi. Berakt pendidikan yang mereka terima, kaum terpelajar mempunyai dasar baru yaitu nasionalisme Indonesia. Golongan elite inilah yang menjadi agen dan pelopor peruahan. Perjuangan mereka menggunakan cara – cara baru yaitu pembuatan organisasi dan pers sebagai salah satu media komunikasi modern. Tokoh – tokoh elite modern bermunculan seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ir. Soekarno. Mereka tergerak untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme di dada para pemuda Indonesia.

2. Peranan Golongan Profesional
Tumbuhnya semangat nasionalisme tertuang dalam berbagai bentuk organisasi kebangsaan. Organisasi – organisasi tersebut pada dasarnya menumbuhkan harga diri dan kepercayaan sebagai manusia merdeka serta kesadaran nasional yang mengarah pada perjuangan untuk lepas dari perjajahan.

3. Peranan Pers
Pers sangat berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Pers tidaka hanya sekadar memberikan informasi tentang berbagai hal, tetapi juga dapat memengaruhi dan membentuk opini masyarakat. Atas kesadaran ini pada masa pergerakan nasional hampir setiap partai politik dan organisasi massa yang ada di Indonesia mempunyai surat kabar atau majalah.

Pers nasional terus berkmbang sejalan dengan berkobarnya semangat kebangkitan nasional. Pers merupakan alat perjuangan sekaligus pembangkit dan penyebar cita – cita kemerdekaan telah terbit di berbagai kota di bawah pimpinan para tikoh perintis perjuangan kemerdekaan. Beberapa contoh surat kabar / pers pada masa pergerakan nasional antara lain :
a. Darmo Kondo (Surat kabar milik Budi Utomo)
b. Oetoesan Hindia (Surat kabar milik Serikat Islam)
c. De Express dan Het Tijdschrift (Milik organisasi Indische Partij)
d. Hindia Putra, kemudian diganti Indonesia Merdeka (Milik Perhimpunan Indonesia)
e. Mataram (Surat kabar yang beredar di Yogyakarta yang memuat masalah pendidikan, seni dan budaya)

Munculnya berbagai surat kabar tersebut mendapat reaksi dari pemerintah Belanda, yaitu :
a. Memberikan peringatan, jika kritiknya terlalu tajam.
b. Penutupan izin penelitian, jika kritiknya menyerang pemerintahan kolonial Belanda seperti yang dilakukan De Express.
c. Penangkapan staf redaksi dan penulisnya, jika kritikanya mendiskriditkan pimpinan/penjabat pemerintah kolonial Belanda